Jakarta, 17 Januari 2020. Lokataru Foundation mengecam keras instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk melakukan pendekatan terhadap ormas yang menolak Omnibus Law. 

Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam pengantar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden 15 Januari silam. Dalam pidatonya, pendekatan komunikasi terhadap ormas yang menolak Omnibus Law merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian draft Omnibus Law yang ditargetkan rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi periode II yang jatuh pada 28 Januari 2020.

untuk selengkapnya bisa download di link berikut!