Ekspose Kasus Penyalahgunaan Pembayaran Dana Pensiun oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Home/Publication/Ekspose Kasus Penyalahgunaan Pembayaran Dana Pensiun oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Ekspose Kasus Penyalahgunaan Pembayaran Dana Pensiun oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Ekspose Kasus
Penyalahgunaan Pembayaran Dana Pensiun
oleh
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami dari Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, yang juga menjadi Kuasa hukum dan bagi Forum Perjuangan Pensiunan (FPP) BNI, bermaksud menyampaikan sejumlah hal terkait persoalan Penyalahgunaan Keuangan dan Ketenagakerjaan dilingkungan Perusahaan Terbatas Bank Negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut ‘BNI’.

Bahwa Kami menemukan adanya 5 pola penyalahgunaan keuangan oleh BNI, terutama keuangan yang menjadi hak para tenaga kerja. Kelima hal tersebut adalah, Pertama, pembayaran uang pesangon Kedua, manfaat pensiun bulanan, ketiga, Tunjangan Hari Tua (THT); Keempat, Jaminan Hari Tua Jamsostek; Kelima, perawatan kesehatan Pensiunan BNI dan keluarganya.

Berdasarkan 5 masalah diatas, ditemukan sejumlah kesimpulan: Pertama, bahwa praktek penyalahgunaan dana yang menjadi hak para tenaga kerja diperkirakan potensi kerugian:

Keterangan Nominal Kerugian
Kekurangan pesangon dari 255 anggota Rp. 153.666.317.871
kekurangan pensiun bulanan dari 566 anggota Rp. 254.203.974.247
Kekurangan THT dari 565 anggota Rp. 142.805.667.713
Total Rp. 550.675.959.831

Perhitungan diatas belum termasuk hitungan kerugian Jaminan Hari Tua (JHT) dan Suplesi manfaat Pensiun.

Kedua, praktek ini dilegitimasi dari kebijakan-kebijakan internal Perusahaan sejak lama. Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk legalisasi penyalahgunaan uang Karyawan, Ketiga praktek ini sudah berlangsung lama.

Berikut adalah penjelasan atas kelima persoalan diatas:

1. Tentang kekurangan bayar Uang Pesangon

Permasalahan mengenai pembayaran uang pesangon karena pensiun meliputi tiga jenis pensiun, yakni:

1.1 Pesangon karena Pensiun normal

a. Pada awalnya telah terjadi kesalahan dari pihak BNI dalam menerapkan penggunaan rumus perhitungan uang pesangon pasal 167 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dituangkan dalam Surat Divisi HCT yang ditujukan kepada Dana Pensiun BNI cf Surat No. HCT/4/04277 tertanggal 29 November 2011. Penerapan ini salah karena program dana pensiun BNI dibayar tidak hanya oleh pengusaha melainkan dibayar bersama-sama dengan pekerja. Sebaliknya yang tepat diberlakukan seharusnya adalah pasal 167 ayat (3) UU no. 13 tahun 2003 sesuai rumus perhitungannya yang ada dalam penjelasan pasal.

b. Dalam perkembangannya, pihak BNI setuju untuk menggunakan pasal 167 ayat (3), namun penerapan atas ketentuan tersebut dilakukan menyimpang. BNI memberlakukan perhitungan dimana iuran pensiun yang berasal dari BNI ditarik kembali dari Uang Pensiun. Dengan kata lain, seolah-olah seluruh Iuran Dana Pensiun menjadi beban pekerja atau dibayar penuh pekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun bagian III pasal 15 Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa: a. Iuran Pemberi Kerja dan Peserta, atau b. Iuran pemberi kerja’. Dampak dari pemberlakuan rumus tersebut adalah berkurangnya jumlah uang pesangon yang diterima pegawai atau hanya diterima sekitar 20% nya dan bahkan ada pegawai yang hasil perhitungannya minus.

c. Dalam upaya non hukum telah dilakukan pertemuan Tripartit di Disnaker Surabay dan kemenaker Jakarta, dimana pihak BNI telah menjelaskan detil penghitungan pesangon dengan merujuk pasal 167 ayat 3 UU No: 13 tahun 2003. Merujuk pada dokumen Tripartit tersebut tampak bahwa seolah-olah pihak BNI telah melakukan perhitungan yang benar sesuai pasal 167 ayat 3, namun total nilai hak para tenaga kerja yang disebut dalam dokumen tersebut tidak seluruhnya dibayarkan, sehingga patut untuk dipertanyakan kemana sisa total nilai yang tidak dibayarkan kepada para tenaga kerja tersebut?

1.2. Pesangon karena Pensiun Sukarela (PPS)

PPS adalah inisiatif BNI untuk menawarkan pensiun secara sukarela kepada pegawai yang berusia

1.3. Pesangon karena mengikuti program Exit Policy

Program Exit Policy adalah program inisiatif BNI yang diperuntukkan bagi pegawai dengan masa kerja 24 tahun keatas. Namun, BNI hanya memberikan kompensasi 18,4 TC kepada pegawai yang mengikuti program Exit Policy. Program ini diikuti pegawai BNI kendati seharusnya mereka berhak untuk mendapat pesangon lebih layak sebagaimana diatur Pasal 167 ayat (3) jika memutuskan pensiun di usia 55 tahun.

2. Tentang Tunjangan Tabungan Hari Tua (THT)

Bahwa merujuk pada UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun tanggal 20 April 1992, terdapat program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan atau program pensiun iuran pasti (PPIP) dengan produk pensiun yaitu:
• Dana Pensiun pemberi kerja (DPPK) sesuai dengan UU No. 11/1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun. Pegawai BNI diikutkan sebagai peserta dari DPPK sejak masuk bekerja di BNI
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di mana Pegawai BNI diikutsertakan program ini sekitar tahun 2002/2003

Sebelum berlakunya UU No. 11/1992 Tentang Dana Pensiun, BNI telah melaksanakan dana Pensiun dan THT yaitu:

• Iuran bulanan Dana Pensiun setiap pegawai tetap = 22,5 % beban BNI + 7,5% beban pegawai x gaji bruto/TC kemudian diubah menjadi berbasis PDP. Jika pegawai memasuki pensiun akan mendapat manfaat pensiun bulanan dengan rumus = 2,25 % x Masa Kerja x Gaji bruto/TC terakhir.

• Iuran tunjangan hari tua pegawai tetap = 3,5 % beban BNI + 1,5% Jika pegawai memasuki pensiun akan mendapat THT = 20 x gaji bruto/TC

Setelah berlaku UU no. 11/1992 iuran per bulan dalam program pensiun ini besarnya 7,5% beban pegawai dan 22,5% beban BNI x Penghasilan Dasar Pensiun (PDP). BNI baru melaksanakan UU no. 11/1992 Tentang Dana Pensiun sejak Juli 2000 yakni dengan sistem PDP namun diterapkan kepada seluruh pegawai tetap. Dampak dari pemberlakuan ini, penerimaan uang pensiun bulanan dan THT ketika pegawai pensiun menjadi jauh berkurang.

Pemberlakuan kebijakan berbasis PDP ini sangat merugikan pegawai yang memasuki pensiun setelah Juli 2000. Contoh pegawai yang pensiun tahun 2004, dimana mereka telah membayar dana pensiun dan THT berbasis gaji bruto (TC) selama 26 tahun dan berbasis PHDP (turun hingga 27% x TC) selama 4 tahun tetapi ketika pensiun hak-haknya berkurang drastis karena basis penghitungannya dari PHDP

3. Tentang Jaminan Hari Tua (JHT) program Jamsostek

Program Jaminan Hari Tua Jamsostek merupakan program yang dipilih BNI dan merupakan pelaksanaan dari UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak tahun 1992 BNI berkewajiban untuk membayarkan iuran setiap bulannya yang berasal dari perhitungan gaji bruto pegawai BNI ditambah subsidi BNI. Namun, pihak BNI membayar iuran tersebut dengan basis Gaji pokok dan/atau PDP sehingga mengakibatkan kecilnya jumlah iuran Jamsostek.

Baru sejak Januari 2005, BNI mengubah hal tersebut dengan menggunakan Gaji Bruto untuk basis pembayaran iuran Jamsostek. Akan tetapi permasalahannya adalah BNI tidak bersedia untuk melakukan suplesi pembayaran iuran berlaku mundur sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Akibatnya ketika pegawai BNI pensiun maka besarnya jumlah seluruh iuran berikut hasil pengembangannya Jaminan Hari Tua jauh lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 PP No. 14 UU RI No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, pasal 9 ayat (1) Besaran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7 % dari upah bulanan; ayat (3) Iuran JHT 3 % ditanggung pengusaha dan 2 % ditanggung oleh tenaga kerja.

Saat ada Jamsostek pegawai telah dipertanggungkan ke Astek (Asuransi Tenaga Kerja) sejak pegawai masuk kerja kemudian saldo SELURUH IURAN Astek dipindahkan ke JHT masing2 pegawai.

Pihak BNI seharusnya berkewajiban membayarkan kekurangan iuran JHT tersebut. Dan berdasarkan pasal 47 ayat (a), jika BNI telah diperingatkan oleh Jamsostek tetapi tidak juga melaksanakan maka izin usahanya bisa dicabut.

4. Tentang Jaminan Kesehatan atau Dana Hospitalisasi

Dana Hospitalisasi merupakan kebijakan BNI sejak tahun 1987 berupa pemungutan iuran bulanan kepada semua pegawai aktif dan pensiunan dengan tujuan untuk tolong menolong untuk seluruh pegawai BNI baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Dana Hospitalisasi adalah juga dana iuran bergulir yakni ketika pegawai BNI masih aktif sudah dipungut iuran untuk dana kesehatan pensiunan meskipun saat masih aktif jika opname ditanggung oleh BNI sehingga ini kebijakan ini tidak dapat dihentikan sepihak. Dengan kata lain, karena sifat dan lingkupnya, maka kebijakan ini tidak dapat dihentikan.

Dasar dari kebijakan tersebut adalah Surat keputusan Direksi BNI yakni KP/072/DIR/R tanggal 23 Juli 1987; KP/154/DIR/R tanggal 23 November 1992; dan KP/134/DIR/R tanggal 07 Juni 1993.

Pada awal pemberlakuan kebijakan ini atau sejak Agustus 1987, hanya pegawai aktif dan direksi BNI yang melakukan pembayaran iuran per bulan sekitar 0,5% dari gaji bruto, sementara pensiunan tidak diwajibkan untuk membayar iuran. Namun sejak Desember 1991, pensiunan dipungut iuran 4,55% dari uang Pensiunan bulanan, kemudian prosentase iuran dinaikkan lagi menjadi 6,55% per bulan.

Sementara itu, ketika pegawai pensiun, mereka masih tetap dipungut iuran hospitalisasi dipotong langsung dari uang pensiun tanpa adanya Surat Kuasa pemotongan di atas meterai.

Merujuk pada fakta-fakta di atas, kami telah menemukan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diantaranya:

1. Upaya tindakan penggelapan atas sejumlah uang pesangon oleh manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengingat sisa pembayaran uang pesangon yang hingga hari ini tidak dibayarkan kepada para tenaga kerja

2. Adanya kesalahan dalam penerapan peraturan berakibat pada adanya kesalahan penghitungan uang pesangon sehingga pembayaran uang pesangon pada beberapa tenaga kerja menunjukkan hasil minus

3. Adanya tindakan penyalahgunaan hukum pada pembayaran THT (Tunjangn Hari Tua), dimana memberlakukan UU No. 11/1992 yang dilaksanakan oleh Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Juli 2000 diberlakukan surut pada semua tenaga kerja

4. Upaya tindakan semena-mena atas pemungutan iuran dana hospitalisasi tanpa adanya persetujuan langsung dari pegawai pensiun. Pemungutan juga tidak diimbangi dengan pelayanan yang seharusnya.

Atas perbuatan melawan hukum diatas, kedepan Kami akan melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengembalikan hak-hak para tenaga kerja, terutama yang menjadi anggota FPP. Terima kasih.

Hormat Kami,
Jakarta, 13 Juni 2017

LOKATARU, Kantor Hukum dan HAM

&

Forum Perjuangan Pensiunan BNI

2018-04-03T21:01:19+00:00