Pernyataan Sikap
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM

“Menteri Pemuda dan Olah Raga Iman Nahrawi Tidak “Sportif” dan Tidak Taat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si, yang semula menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, bersama kuasa hukum dari Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, menyayangkan sikap Imam Nahrawi, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga, yang tidak sportif dan tidak taat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2018/PTUN.JKT tanggal 2 Mei 2018 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 202/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2018, yang pada intinya menyatakan Eny telah diberhentikan dari jabatan dengan tidak sah dan bahwa SK pemberhentian Eny dari jabatan harus dicabut, Eny harus direhabilitasi dan dikembalikan pada posisi semula sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

Peristiwa terjadi pada Oktober 2017, Eny diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena beberapa kali menolak untuk turut serta dalam niat jahat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2017 di Kemenpora, sehingga Eny dianggap tidak patuh perintah dan membahayakan kementerian, namun Eny tidak takut akan anggapan tersebut, karena faktanya adalah sebaliknya, karena Eny mengetahui beberapa niat jahat tersebut merupakan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan, sehingga justru langkah-langkah dan sikap Eny adalah untuk mengamankan dan meningkatkan kinerja kementerian.

Sejak awal tahun anggaran 2017, Eny sering mendapatkan tekanan bahkan didikte oleh tim non struktural namun bebas bergerak di dalam kantor Kemenpora (“tim politik”) dan selalu mengatasnamakan Menpora, agar mengatur kegiatan dan anggaran sebagaimana yang mereka inginkan, yang tentu melanggar ketentuan peraturan perundangan. Bahkan arahnya, ada kegiatan dan anggaran yang akan dijadikan “bancakan” sehingga akhirnya Eny menjaga jarak dengan tim non struktural tersebut dan berusaha melokalisir staf agar tidak terlibat tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan. Eny kemudian melaporkan melalui WhatsApp kepada Menpora terhadap keadaan tersebut. Tetapi tim non struktural yang bebas bergerak di dalam kantor Kemenpora tersebut kemudian meminta Eny untuk menganulir laporan tersebut melalui WhatsApp Menpora bahwa laporan Eny ke Menpora tersebut tidak benar, mereka mengatakan Whatsapp Menpora disadap oleh KPK, namun Eny menolak untuk menganulirnya, karena Eny hanya melaporkan kondisi yang ada dan tidak menuduh. Sikap yang dilakukan Eny sebenarnya merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan langkah-langkah menuju good governance, sayangnya sikap positif tersebut tidak mendapatkan dukungan, malahan Eny diberhentikan dari jabatan.

Selanjutnya Eny “direcoki” terus oleh tim tersebut, sampai dengan pada tanggal 5 Oktober 2017, Eny dipanggil ke ruang kerja Seskemenpora Gatot Dewa Broto dan kemudian disodori map tertutup yang isinya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 75 Tahun 2017, tertanggal 25 September 2017, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tinggi Pratama, di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, a.n. Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si, yang berpangkat Pembina Utama Muda, golongan IV-C dan surat pengembalian Eny ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Kementerian induk dimana Eny berasal. Tentu Eny kaget, karena tidak melakukan pelanggaran apapun, tidak pernah mendapatkan teguran baik lisan dan tertulis, kinerja Eny baik, bahkan program nasional yang sedang ditangani Eny berjalan baik dan lancar dan menjadi trending topic di media, sementara itu pemberhentian dari jabatan adalah hukuman pelanggaran disiplin berat. Kemudian Eny bertanya ke Seskemenpora (Gatot Dewa Broto) kesalahan Eny apa, dijawab “tidak tahu”, padahal ada paraf Seskemenpora didalam SK tersebut, demikian juga bertanya ke bagian SDM dijawab “tidak tahu”, atasan langsung Eny juga mengaku “tidak tahu”.

Karena merasa dilecehkan dan dizolimi, Eny mengadu ke Komisi ASN, Ombudsman, dan BKN, yang diantara 3 lembaga tersebut kemudian merespon dan memanggil Eny adalah Komisi ASN. Menpora dipanggil juga untuk klarifikasi, namun tidak kooperatif dan klarifikasi berjalan lambat. Karena Eny ingin mendapatkan kepastian hukum dan tenggat waktu melaporkan ke PTUN 90 hari, maka pada hari ke-81 Eny melawan dengan mengajukan gugatan melalui PTUN Jakarta dan Eny menang. Kemudian Menpora banding dan Eny juga menang. Menpora Kasasi, namun dokumen Menpora dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan otomatis langsung inkracht.

Pada 8 Januari 2019 Eny menerima putusan inkracht, PTUN menyatakan pemberhentian dari jabatan terhadap Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si salah dan batal demi hukum, telah melanggar peraturan perundangan dan AUPB. Oleh karenanya Menpora wajib mentaati dan mematuhi untuk mencabut SK pemberhentian jabatan dan mengembalikan Eny ke posisi jabatan semula. Bahkan Komisi ASN yang memiliki kewenangan pengawasan merit sistem, pada tanggal 11 Februari 2019, juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Menpora untuk menindaklanjuti putusan PTUN dan segera mengembalikan Eny pada posisi jabatan semula.

Pada proses gugatan hingga inkracht, Eny tidak didampingi penasehat hukum dan maju sendiri di PTUN sebagai prinsipal, dengan diberikan masukan-masukan oleh Komisi ASN pada setiap langkah Eny di PTUN.

Karena hingga 90 hari kerja setelah inkracht Menpora tidak dengan suka rela mengeksekusi putusan PTUN, Eny kemudian menunjuk Kantor Hukum dan HAM Lokataru untuk mendampinginya sebagai penasehat hukum. Kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Jakarta dan melakukan sidang eksekusi yang sidangnya dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta di kantor PTUN Jakarta pada tanggal 11 dan 18 Juni 2019, Eny hadir dan didampingi Haris Azhar sebagai kuasa hukum, Menpora diwakili tim Biro Hukum Kemenpora, yang hasilnya Menpora mengatakan mau segera eksekusi, namun hingga akhir sidang tidak ada kepastian kapan Eny dikembalikan ke posisi semula. Kemudian terbitlah surat dari PTUN Jakarta tanggal 24 Juni 2019 yang meminta agar Menpora segera mengembalikan Eny pada posisi semula. Kemudian Komisi ASN juga mengirim surat penegasan ke Menpora tanggal 17 Juni 2019, agar Menpora segera mengeksekusi putusan PTUN.

Setelah sidang eksekusi, Menpora mengundang Eny ke kantor Kemenpora pada tanggal 25 Juni 2019, dengan pertemuan dipimpin Seskemenpora dan Eny didampingi penasehat hukum Haris Azhar, yang eksekusinya dijanjikan 1 minggu lagi, namun faktanya 2 Juli 2019 batas waktunya, Seskemenpora memberikan jawaban ketidakpastian. Kemudian kami menunggu, namun tetap tidak ada respon positif dari Menpora, sehingga pada hari Jumat 12 Juli 2019 kami mengirim surat ke Menpora dan meminta Menpora untuk patuh hukum dan serius untuk segera eksekusi putusan. Kondisi ini menambah semakin terlihatnya bahwa Menpora enggan mengeksekusi putusan PTUN yang hingga saat ini pun juga tidak ada kepastian, sehingga Eny dan Lokataru berkesimpulan, Menpora enggan atau tidak mau mengeksekusinya, Menpora melecehkan putusan PTUN yang sudah inkracht. Kami mengharapkan Menpora segera merubah sikapnya, dengan menghormati dan menghargai wibawa Pengadilan TUN dan menunjukkan kesadaran hukum sebagai pejabat negara.

Mencermati perkembangan ini, bagi kami, Eny dan Lokataru, bahwa Imam Nahrawi adalah tipe pejabat negara yang sewenang-wenang, tidak sportif, tidak taat hukum, sikapnya sangat memalukan dan tidak pantas sebagai pejabat negara, yang harusnya memberi contoh taat hukum kepada publik.

Jakarta, 14 Juli 2019
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM

Untuk komunikasi:
Haris Azhar 081513302342
Eny Budi Sri Haryani 081315520604