Pandemi telah mempertontonkan betapa lemahnya ketahanan sistem kesehatan Indonesia. Buruknya pemenuhan hak atas kesehatan dan kurangnya upaya memprioritaskan kelompok rentan telah menjadi sorotan Lokataru Foundation sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan. Di luar konteks kesehatan, pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ruang sipil dan demokrasi di Indonesia. Ketika kerja-kerja perlindungan HAM oleh masyarakat sipil mandek akibat terbatasnya ruang gerak, represi negara semakin kuat. Dengan dalih situasi darurat, negara berulang kali mengabaikan pemenuhan hak sipil serta ketentuan-ketentuan pengurangan hak yang berlaku.

Ini dapat dilihat dari meningkatnya insiden pelarangan kebebasan berkumpul oleh aparat kepolisian yang diikuti dengan penggunaan pasal yang sembarangan dalam memidana pelaku. Pegiat HAM yang vokal mengkritik pemerintah sejak sebelum masa pandemi juga menjadi korban kriminalisasi. Mulai dari kasus tiga mahasiswa Universitas Malang pegiat Aksi Kamisan Malang yang dituduh menghasut rakyat “melawan kapitalisme”, hingga penangkapan Ravio Patra yang penuh kejanggalan dan sarat akan pelanggaran hak. Stigmatisasi kelompok anarko juga berlanjut dengan ribut-ribut rencana penjarahan se-Pulau Jawa yang mengada-ada. Konflik sosial ekonomi dan wacana darurat sipil yang terus membayangi masyarakat selama pandemi juga menjadi perhatian dalam isu penyempitan ruang sipil.