Imam Nahrawi, selaku Menpora RI, digugat oleh Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si melalui PTUN Jakarta, karena melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 secara mendadak memberikan SK pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) sebagai Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda terhadap Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si., dan memberikan surat pengembalian Eny ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena status kepegawaian Eny adalah ASN pada KKP yang dipekerjakan di Kemenpora. Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Eny dan di tingkat Banding, Hakim PT-TUN Jakarta juga memenangkan Eny, hingga pada tanggal 8 Januari 2019 putusan PTUN Nomor 19/G/2018/PTUN-JKT tanggal 2 Mei 2018 Juncto Nomor: 202/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2018 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan PTUN memerintahkan Imam Nahrawi, selaku Menpora RI, sebagai pihak yang kalah, untuk mencabut SK pemberhentian jabatan dan mengembalikan Eny  ke jabatan semula yakni Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan merehabilitasinya.

Sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, walaupun sudah ada putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dan perintah eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta, serta sudah ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menpora RI tidak mau melakukan eksekusi putusan PTUN.  Bahkan Ketua PTUN Jakarta juga sudah berkirim surat ke Presiden RI dan DPR RI untuk pengawasan eksekusi putusan, KASN juga telah memberikan penegasan ulang agar putusan PTUN segera dieksekusi. Atas hal ini, Haris Azhar, SH, MA., selaku Kuasa Hukum Eny, melaporkan Imam Nahrawi ke Ombudsman RI atas tindakan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak mentaati, mematuhi dan melaksanakan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Imam Nahrawi, selaku Menpora RI, sebagai Pejabat Negara, melakukan sejumlah tindakan maladministrasi yakni tindakan sewenang-wenang dengan memberhentikan dari jabatan terhadap klien kami Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si secara tidak sah dan cacat hukum, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).  Lebih jauh Imam Nahrawi, telah melecehkan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak taat hukum, dengan menghindari/mengabaikan kewajiban hukum untuk mengeksekusi amar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dan penundaan berlarut-larut untuk mengembalikan klien kami kepada jabatan semula dan merehabilitasinya.

Atas laporan kami (Kuasa Hukum Eny), dengan demikian Ombudsman RI dapat memberikan sanksi dan/atau teguran kepada Imam Nahrawi, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI, karena telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan kewajiban hukum atas tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Lokataru Foundation