Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, Meminta agar Jaksa Agung ST Burhanudin sesegera mungkin mengambil tanggung jawab dalam penanganan Pemulihan Aset (Asset Recovery) hasil dari penegakan hukum. Penanganan ‘Pemulihan Aset’ di tubuh institusi Kejaksaan Agung RI berpotensi memberikan dampak besar untuk proses penegakkan hukum di Indonesia. Mulai dari dapat mengurangi beban biaya Negara dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan hingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

Sejauh ini, banyak kami temukan masalah ihwal penanganan pemulihan aset oleh institusi Kejaksaan Agung RI yakni, pertama, kurangnya pemahaman terkait proses penanganan aset; Kedua, banyaknya aset-aset Terpidana yang disalah gunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan, hingga regulasi yang masih belum tersusun secara baik. Kendala-kendala tersebut berdampak tidak optimal dan terhambatnya proses pemulihan aset oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI. Dalam temuan-temuan kami modus-modus yang digunakan oleh oknum Jaksa untuk memainkan aset-aset Terpidana, yakni, pertama, pasca putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum, para oknum Jaksa Penuntut Umum tidak melaporkan daftar barang maupun nominal barang rampasan dan sita eksekusi kepada institusi yang berwenang untuk mengurus kekayaan negara seperti Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kedua, Aset-aset yang dikuasai oleh Kejaksaan dijual secara di bawah tangan kepada pihak ketiga tanpa proses-proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penanganan aset; Ketiga, Aset Terpidana yang dirampas oleh Penuntut Umum melebihi aset yang di rampas dan disita berdasarkan putusan. Keempat, Pemalsuan Dokumen-dokumen yang dilakukan oleh oknum Penuntut Umum guna kepentingan pengalihan kepemilikan aset yang berupa tanah kepada pihak ketiga; dan terakhir, Penggunaan pihak ketiga sebagai pihak yang seolah-olah akan mengurus, melunasi atau membayar uang pengganti atas nama Terpidana.

Kelima hal di atas, merupakan modus yang tidak jarang ditemui dan digunakan oleh oknum Kejaksaan untuk menguasai aset Terpidana dan digunakan guna kepentingan pribadi. Sebagai contoh adanya modus-modus tersebut dapat dilihat dari proses penanganan aset terhadap Terpidana Lee Darmawan oleh Kejaksaan di mana terdapat indikasi keterlibatan oknum Kejaksaan dalam menjual aset Terpidana Lee Darmawan kepada pengembang secara tidak transparan dan melawan hukum. Kemudian hingga kini Kejaksaan juga terganjal banyak masalah terkait pengurusan aset berupa tanah milik Terpidana Hendra Rahardja, salah satunya yang di Kragilan, Banten. Tidak hanya temuan-temuan tersebut yang membuktikan adanya carut marutnya penanganan aset di tubuh Kejaksaan, tidak harmonisnya aturan internal mengenai pemulihan aset dan siapa yang paling berwenang dalam melakukan pengendalian proses penanganan pemulihan aset antara Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Umum dengan Pusat Pemulihan Aset dalam mengurus aset Terpidana menjadi persoalan selanjutnya yang harus segera dituntaskan demi mencapai tujuan dari pemulihan aset itu sendiri yakni penegakkan hukum secara total.

Kondisi buruk penanganan Aset ini sempat membaik di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Basrief Arief. Dari Laporan Tahunan Kejaksaan dalam rentan 2010 hingga 2014 hasil pendapatan negara dari pengurusan aset Terpidana selalu meningkat dan sempat menyentuh angka sepuluh triliun serta dengan dibentuknya Satuan Tugas Khusus hingga Pusat Pemulihan Aset untuk mengurus aset. Namun di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo, Pusat Pemulihan Aset seakan tidak berjalan optimal dan terkesan berjalan mundur. Hal dapat dilihat dari rendahnya hasil pendapatan Kejaksaan dalam pengurusan aset Terpidana serta sulitnya akses publik untuk mengetahui data dan proses penanganan aset oleh Kejaksaan.

Atas dasar temuan-temuan tersebut, kami meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar memberikan perhatian khususnya dalam proses penanganan aset di tubuh institusi Kejaksaan RI. Proses penanganan di bawah Pusat Pemulihan Aset wajib di optimalkan dengan penguatan dalam bentuk pengawasan serta penyusunan dasar hukum yang holistik guna menjamin tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Keterlibatan publik dengan cara penyediaan informasi yang memadai terkait penanganan aset juga wajib dilakukan oleh Kejaksaan RI, guna menyinari “gelap”nya rezim pemulihan aset.

Jakarta, 28 November 2019

Haris Azhar,
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation