Lokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, meminta kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memerintah Kejaksaan Agung melaksanakan penetapan yang dikeluarkan terkait tempat penahan terhadap terdakwa Chuck Suryosumepno. Terdakwa Chuck Suryosumpeno, merupakan mantan kepala Satuan Tugas Khusus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejaksaan Agung, di vonis 4 tahun penjara serta denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan terhadap aset tanah terpidana Hendra Rahardja, pada putusan yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019,

Aroma konflik antara Jaksa Agung Prasetyo dengan Chuck Suryosumpeno semakin terlihat pasca pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan. Pemidanaan yang dipaksakan, penetapan Tersangka yang dikeluarkan tepat putusan peninjauan kembali yang merehabilitasi namanya di keluarkan, proses internal yang tidak dilaksanakan, banyaknya bukti-bukti yang sengaja dibuat-buat (fabricated evidence) hingga pemindahan lokasi penahanan yang dilakukan sewenang-wenang merupakan indikasi-indikasi adanya persoalan antara kejaksaan agung dengan Chuck Suryosumpeno. Tidak adanya bukti-bukti yang kuat ihwal tuduhan tindak pidana korupsinya yang dialamatkan kepadanya. Hal tersebut terbukti setidaknya dari jalannya proses persidangan, Lokataru mencatat terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara pidana baik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti bukti-bukti yang digunakan guna mendakwa Chuck Suryosumpeno, sengaja dibuat-buat serta banyak pula bukti yang sengaja tidak tunjukan kepada majelis hakim di muka persidangan.

Pun dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, majelis hakim hanya memfokuskan pada pembuktian terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang didasari atas dasar nota dinas yang dibuat oleh Chuck Suryosumpeno tanpa bisa membuktikan dan menguraikan perihal pertemuan, hubungan, hingga bentuk menguntungkan orang lain yang dilakukan Chuck Suryosumpeno kepada Terdakwa lainnya. Gagalnya majelis hakim dalam membuktikan kesengajaan serta kesadaran Chuck Suryosumpeno untuk melakukan tindak pidana korupsi didasari atas pembuktian yang lemah dari jaksa penuntut umum. Banyaknya keterangan yang bertentangan satu dengan lainnya serta tidak adanya bukti yang mengarah kepada perbuatan korupsi menjadikan pertimbangan yang di ambil oleh majelis hakim tidak benar-benar menyatakan adanya tindak pidana korupsi.

Bahwa pasca putusan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh jaksa penuntut umum masih ditemukan. Pelanggaran yang terjadi adalah perihal pemindahan lokasi penahanan tanpa adanya penetapan dari pengadilan tinggi. Chuck Suryosumpeno yang sebelumnya di tahan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 25 Juli 2019 oleh pihak dari Kejaksaan negeri Jakarta Selatan di pindah tempat penahanannya ke Rumah Tahanan Negara Klas IA Cipinang Jakarta Timur.

Guna kepentingan pemeriksaan pasca putusan di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan penetapan sejak bulan Agustus hingga Oktober 2019. Berdasarkan sebagaimana tercantum dalam salinan penetapan 344/Pen.Pid/TPK/2019/PT. DKI. serta melihat Tembusan yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, sepatutnya Chuck Suryosumpeno tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Namun pada tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Print-367/M.1.14/Ft.1/07/2019, pihak Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memindahkan Terdakwa Chuck Suryosumpeno dari Rutan Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung ke Rumah Tahanan Negara Klas IA Cipinang Jakarta Timur tanpa adanya penetapan dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oleh karena hingga saat ini belum ada penetapan dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan pemindahan terhadap Chuck Suryosumpeno serta mengingat kewenangan penahanan berada di bawah penguasaan Pengadilan Tinggi, maka proses pemindahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dari kejaksaan negeri Jakarta selatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Atas dasar uraian kami di atas, kami meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran lokasi penahanan terhadap Chuck Suryosumpeno guna melaksanakan penetapan yang telah dikeluarkan serta meminta Ombudsman menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta kejaksaan negeri Jakarta selatan terkait pemindahan lokasi penahanan Chuck Suryosumpeno.

Jakarta, 19 Agustus 2019

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno
Lokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Haris Azhar, SH., MA.