Lokataru Kantor Hukum dan HAM menyayangkan rencana tindakan sewenang-wenang TNI AD yakni KODAM JAYA yang melakukan pengosongan terhadap “Rumah Sederhana Cijantung”, Jakarta Timur. Tindakan yang dilakukan KODAM JAYA hanya beralaskan Surat Peringatan tanpa dasar hukum yang sah. Untuk itu, kami menuntut agar segera dihentikan tindakan sewenang-wenang tersebut.

Dalam catatan kami, setidaknya terdapat 7 (tujuh) fakta yang menunjukkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh KODAM JAYA TNI AD.

Pertama, bahwa warga sudah menempati “Rumah Sederhana Cijantung” sejak tahun 1971 dan rumah dibangun dari potongan gaji orang tua warga pada saat menjadi anggota TNI AD. Akan tetapi, saat ini objek “Rumah Sederhana Cijantung” diklaim sebagai rumah dinas milik TNI AD, dalam hal ini adalah KODAM JAYA;

Kedua, terhadap objek “Rumah Sederhana Cijantung”, tidak terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi berupa pengosongan rumah. Merujuk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, perintah untuk melakukan pengosongan rumah masuk ke dalam pelaksanaan eksekusi riil. Kewenangan untuk melaksanakan eksekusi riil berada pada Jurusita dan Panitera Pengganti.

Ketiga, KODAM JAYA TNI AD tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum atas “Rumah Sederhana Cijantung”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Demikian pula pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak bisa menjelaskan bukti kepemilikan yang sah terhadap “Rumah Sederhana Cijantung”.

Keempat sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pengosongan “Rumah Sederhana Cijantung” oleh KODAM JAYA TNI AD adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak mempunyai alas hak berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Kelima, kami mencatat ada pengerahan pasukan di luar tugas TNI; Pengerahan 8 (delapan) truk dengan pasukan bersenjata lengkap untuk melakukan pengosongan secara paksa atas rumah warga di “Rumah Sederhana Cijantung”. Semua barang milik penghuni dikeluarkan oleh TNI, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2018;

Keenam, terdapat upaya TNI untuk menghambat perkembangan/pertumbuhan lingkungan “Rumah Sederhana Cijantung” dengan memengaruhi Pemerintah Kota melalui kepemimpinan tingkat kelurahan dengan cara, saat Rukun Warga (RW) meminta perawatan pengaspalan jalan lingkungan “Rumah Sederhana Cijantung”, kelurahan menyarankan untuk minta persetujuan dari TNI Cq KODAM JAYA.

Terakhir, saat ini KODAM JAYA telah mengirimkan Surat Peringatan-3 kepada para warga “Rumah Sederhana Cijantung” tertanggal 11 November 2019, yang pada intinya hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk segera mengosongkan rumah, tanpa memberikan biaya pengosongan rumah, diberikan tempat tinggal pengganti, dan biaya kompensasi yang layak dari KODAM JAYA kepada warga.

Kami berharap agar pihak TNI AD dalam hal ini KODAM JAYA menghormati hukum dan hak asasi para keluarga Purnawirawan TNI. Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama atas hak asasi mereka dan jasa-jasa orang tua mereka sebagai anggota TNI diwaktu lampau. Kami meminta agar proses pembuktian bisa digelar dengan atau melalui otoritas yang sah dan patut dalam soal sengketa kepemilikan tanah.

Jakarta, 19 November 2019
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM

Haris Azhar
Pendiri dan Advokat.