Jaksa Agung ST Burhanuddin harus segera mengevaluasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Keberadaan ini sejak awal menuai banyak kontroversi. Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mencatat berbagai hal kontroversial tersebut, mulai dari tidak adanya dasar hukum yang jelas ihwal pembentukan hingga potensi benturan di dalam Kejaksaan Agung sendiri, hingga benturan antara Kejaksaan Agung dengan Pemerintah Daerah. Tidak ada aturan teknis pembagian wewenang dan peran antara Kejaksaan Agung di daerah degan TP4D. Tim ini merupakan inisiasi di era kepemimpinan Jaksa Agung H. M. Prasetyo.

Program TP4 ini terbentuk atas inisiatif Jaksa Agung sebagai wujud dari pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didasari atas Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Tahun 2015. Tetapi Instruksi Presiden tersebut tidak menyebutkan agar institusi Kejaksaan untuk membentuk “tim khusus” melainkan hanya sebagai sebuah bentuk instruksi agar para semua kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, TP4 bukan mandat Presiden. Jikalau pun, Kejaksaan merasa perlu mengawal program pembangunan, kewenangan yang ada sudah cukup.

Namun kenyataanya, kami mencatat dari pemantauan dan kasus yang kami tangani, kehadiran tim ini seperti ‘melegalkan’ praktik suap pengamanan proyek di Kejaksaan. Seperti kasus pengadaan kapal listrik PLN/MVPP, yang di klaim sebagai prestasi dari di TP4 Pusat, kini kegiatan tersebut justru terindikasi bermuatan dugaan tindak pidana korupsi serta menyeret nama Adi Toegarisman selaku Ketua Pengarah dan Penggerak TP4 Kejaksaan Agung yang mengawal proyek Kapal Listrik PLN pada tahun 2015. Begitu pula dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh TP4 Daerah nyatanya tidak benar-benar dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat diliat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala dinas pariwisata Lombok Barat dimana proyek yang diduga dikorupsi mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Mataram. Hal lain, terjadi di Tasikmalaya dalam Pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna, diindikasikan terdapat Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun TP4D Tasikmalaya yang selalu memberikan persetujuan dalam setiap proses tahap pembangunan tidak pernah diperiksa. Temuan kami, kasus ini adalah kasus kriminalisasi atau dipaksakan.

Lebih buruk lagi, tim yang seharusnya bertugas mencegah adanya praktik korupsi pada suatu kegiatan pembangunan baik pusat maupun daerah nyatanya menjadi salah satu pihak yang terjebak tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung mengkhianati Instruksi Presiden. Contohnya Operasi Tangkap Tangan Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 yang dikawal TP4. Keduanya diduga menerima suap sebesar Dua Ratus Juta sebagai fee untuk memuluskan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) yang seharusnya mengawal dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap praktik korupsi.

Kejaksaan Agung dengan kepemimpinan baru harus memperbaiki diri, salah satunya, dengan mengevaluasi TP4(D). Besar dugaan bahwa TP4 ini merupakan instrumen memperkaya diri bagi Jaksa dari berbagai program pembangunan yang diagendakan Pemerintah. Evaluasi terhadap tim ini harus dibuka ke masyarakat luas. Harus dilakukan oleh figur individu yang berintegritas. Jika evaluasi ini tidak dilakukan besar kemungkinan Kejaksaan Agung baru hanya akan menjadi kepanjangan tangan dari rejim Kejaksaan Agung lama. Lebih jauh, hal ini menjadi catat pembangunan pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Jakarta, 18 November 2019
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM

Haris Azhar,
Pendiri dan Advokat.