Home/Policy Brief
Policy Brief2017-07-05T19:23:45+07:00

Penanganan Kasus Jiwasraya Ancaman Bagi Pasar Modal Indonesia

Jakarta, 2 Juni 2021 – Lokataru Foundation hari ini merilis laporan berjudul “Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia”. Tak hanya mengulas kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya [...]

June 2nd, 2021|Categories: Opinion|Tags: |0 Comments

Penegakan Hukum Yang Mengganggu Roda Ekonomi

Investigasi terhadap skandal Jiwasraya dilakukan dengan melibatkan internal Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hingga Kejaksaan Agung. Penyidikan Kejagung menyimpulkan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. BPK pun sempat menilai ada [...]

June 1st, 2021|Categories: paper, Publication|0 Comments

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Semakin Menyimpang

Indonesia terkena embargo vaksin oleh India karena lonjakan tajam kasus Covid-19 di India. Akibatnya, Indonesia hanya menerima 1.1 juta dari 11.7 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dialokasikan oleh COVAX ke Indonesia. Serum Institute of India, [...]

April 22nd, 2021|Categories: Statement|Tags: , |0 Comments

Pemerintah dan ITDC, Dalang Pelanggaran HAM di Proyek KEK Mandalika

Jakarta, 2 April 2021 - Tempo hari, United Nations Human Rights Special Procedures merilis siaran pers yang memperingatkan pemerintah Indonesia, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), serta para investor proyek pembangunan sirkuit dan Kawasan Ekonomi [...]

April 3rd, 2021|Categories: HAM di Sektor Pariwisata, Statement|0 Comments

Mahkamah Agung Putuskan Informasi Audit BPJS Tertutup Untuk Publik

ICW, LBH Jakarta, dan Lokataru Foundation akan Meminta Informasi Audit Kepada Kementerian Keuangan Pupus sudah harapan warga untuk dapat mengakses hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor [...]

March 2nd, 2021|Categories: BPJS, Publication, Statement|Tags: |0 Comments

Revisi UU ITE Saja Tidak Akan Pulihkan Demokrasi

Lokataru Foundation, 17 Februari 2021 - Setelah ramai dihujat publik karena minta dikritik, pemerintah melempar wacana revisi UU ITE. Senin (15/2) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi pasal karet UU ITE yang [...]

February 17th, 2021|Categories: Publication, shrinking civic space, Statement|Tags: |0 Comments