Statement2019-11-15T17:27:22+07:00

Pernyataan Sikap: Rencana Pengosongan Rumah Cijantung Secara Sewenang-Wenang oleh TNI AD

By |November 19th, 2019|Categories: fokus housing rights., Publication, Statement|

Lokataru Kantor Hukum dan HAM menyayangkan rencana tindakan sewenang-wenang TNI AD yakni KODAM JAYA yang melakukan pengosongan terhadap “Rumah Sederhana Cijantung”, Jakarta Timur. Tindakan yang dilakukan KODAM JAYA hanya beralaskan Surat Peringatan tanpa dasar [...]

Pernyataan Sikap : TP4(D) Kejaksaan Agung Harus Segera di Evaluasi

By |November 18th, 2019|Categories: INNOCENT PROJECT, Publication, Statement|

Jaksa Agung ST Burhanuddin harus segera mengevaluasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Keberadaan ini sejak awal menuai banyak kontroversi. Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mencatat berbagai hal kontroversial tersebut, mulai dari [...]

Pernyataan Sikap : Menolak BPJS Naik Harga!

By |November 6th, 2019|Categories: Publication, Statement|Tags: |

Jakarta, 6 November 2019. Lokataru Foundation mengecam keras langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sekaligus memberlakukan sanksi tidak dapat mengakses pelayanan publik bagi mereka yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan [...]

Pernyataan Sikap: Bersama Proyeksi Kebebasan Sipil di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo

By |October 30th, 2019|Categories: Publication, Statement|Tags: |

Berbicara tentang kebebasan sipil di Indonesia hari ini, kita kembali diingatkan pada kisah katak yang berenang di dalam panci. Saat kompor dinyalakan, sang katak yang terampil menyesuaikan suhu tubuhnya masih belum menyadari bahwa dirinya [...]

Pernyataan Sikap: Kepolisian Ancam Kebebasan Sipil Warga, Siapa Yang Melindungi Kita?

By |October 23rd, 2019|Categories: Publication, Statement|Tags: |

Jakarta – 23 Oktober 2019 - Aksi #ReformasiDikorupsi 23-30 September yang digelar serentak oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil di beberapa kota besar untuk memprotes sejumlah rencana pengesahan undang–undang, kebijakan pemerintah yang represif [...]