Statement2019-11-15T17:27:22+07:00

Siaran Pers – Aksi Turun Kelas Massal Peserta BPJS Kesehatan: Negara Ugal-ugalan, Warga Jadi Korban

By |January 23rd, 2020|Categories: BPJS, Publication, Rights to BPJS, Statement|

Jakarta, 23 Januari 2020. Sejak diresmikannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kebijakan ini [...]

Demi Investasi, Negara Mengintimidasi: Batalkan Instruksi Penggunaan Polisi dan BIN untuk Memuluskan Pengesahan Omnibus Law!

By |January 18th, 2020|Categories: Publication, Statement|

Jakarta, 17 Januari 2020. Lokataru Foundation mengecam keras instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk melakukan pendekatan terhadap ormas yang menolak Omnibus Law.  Perintah tersebut disampaikan langsung [...]

Pernyataan Sikap Lokataru Foundation: Evaluasi Program Pemulihan Aset Di Kejaksaan RI

By |November 28th, 2019|Categories: INNOCENT PROJECT, Publication, Statement|

Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, Meminta agar Jaksa Agung ST Burhanudin sesegera mungkin mengambil tanggung jawab dalam penanganan Pemulihan Aset (Asset Recovery) hasil dari penegakan hukum. Penanganan ‘Pemulihan Aset’ di tubuh institusi Kejaksaan Agung RI [...]

Pernyataan Sikap: Rencana Pengosongan Rumah Cijantung Secara Sewenang-Wenang oleh TNI AD

By |November 19th, 2019|Categories: fokus housing rights., Publication, Statement|

Lokataru Kantor Hukum dan HAM menyayangkan rencana tindakan sewenang-wenang TNI AD yakni KODAM JAYA yang melakukan pengosongan terhadap “Rumah Sederhana Cijantung”, Jakarta Timur. Tindakan yang dilakukan KODAM JAYA hanya beralaskan Surat Peringatan tanpa dasar [...]

Pernyataan Sikap : TP4(D) Kejaksaan Agung Harus Segera di Evaluasi

By |November 18th, 2019|Categories: INNOCENT PROJECT, Publication, Statement|

Jaksa Agung ST Burhanuddin harus segera mengevaluasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Keberadaan ini sejak awal menuai banyak kontroversi. Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mencatat berbagai hal kontroversial tersebut, mulai dari [...]