Dalam uraian ini terdapat 65 pertanyaan-pertanyaan hukum yang kerap ditanyakan oleh masyarakat terkait Virus Corona Covid-19, yang terbagi dalam beberapa bagian yakni pertanyaan umum, pertanyaan terkait ekonomi, bisnis dan ketenagakerjaan, pertanyaan terkait hukum dan persidangan, kemudian pertanyaan terkait PSBB dan Kekarantinaan Kesehatan. berikut pertanyaan sekaligus jawabannya.    

A. Pertanyaan Umum 

1. Apakah yang dimaksud dengan wabah?

Menurut UU No. 4 Tahun 1984 disebutkan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

2. Apa virus corona yang saat ini menyebar termasuk wabah, dan apa pengertiannya?

Iya termasuk wabah, pengertiannya dapat ditemukan dalam  Surat Himbauan Sekjen Kemenkes Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020 dinyatakan bahwa Covid-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan virus yang menyebar melalui droplet/percikan dahak yang saat ini belum ditemukan obat dan vaksinya.

3. Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menanggulangi penyebaran wabah penyakit Virus Corona Covid-19?

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. 

4. Ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular seperti Virus Corona Covid-19, seperti apa cara pemerintah menanggulanginya?

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi: 

  1. penyelidikan epidemiologis; 
  2. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; 
  3. pencegahan dan pengebalan; 
  4. pemusnahan penyebab penyakit; 
  5. penanganan jenazah akibat wabah; 
  6. penyuluhan kepada masyarakat; 
  7. upaya penanggulangan lainnya.

5. Apakah dalam menanggulangi wabah penyakit menular, masyarakat harus dilibatkan?  

Masyarakat dilibatkan secara aktif, sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 yang menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

6. Apakah sudah ada vaksin ataupun obat untuk  membasmi virus corona COVID-19?

Berdasarkan Surat Himbauan Sekjen Kemenkes Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020 Vaksin ataupun obat untuk membasmi Virus Corona  COVID-19 saat ini masih  belum ditemukan. 

7. Apakah bagi masyarakat yang terkena dampak penanggulangan wabah penyakit menular seperti Virus Corona Covid-19 dapat meminta ganti rugi kepada pemerintah? 

Masyarakat dapat meminta ganti rugi, sebab berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1984, disebutkan bahwa kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi.

8. Bagaimana mekanisme bagi masyarakat dalam meminta ganti rugi karena dampak penanggulangan wabah penyakit menular seperti Virus Corona Covid-19 dapat meminta ganti rugi kepada pemerintah?

Masyarakat dapat mengajukan permohonan ataupun laporan kepada Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah dan Kementrian Terkait, jika tidak dikabulkan dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada pemerintah sesuai dengan kitab hukum acara perdata.   

9. Apakah kepada tim medis, yang saat ini bekerja keras melawan Virus Corona Covid-19 dapat diberikan penghargaan tanda jasa?

Perjuangan tim medis yang saat ini melawan penyebaran Virus Corona dapat diberikan penghargaan tanda jasa oleh pemerintah, hal itu disebutkan secara tegas dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

10. Apa peran utama dari ketua RT dan RW ketika terjadinya penyebaran wabah Virus Corona Covid-19?

Sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 11 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1984, Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit (wabah), wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Sehingga, kewajiban Ketua RT dan RW yang paling utama adalah melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah tentang adanya tersangka atau penderita Virus Corona Covid-19

11. Dalam keadaan wabah penyakit virus corona yang saat ini menyebar luas, apa saja hak-hak kesehatan yang dapat diperoleh masyarakat?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1)  Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. sehingga, kesehatan merupakan hak bagi semua orang tanpa memandang suku, budaya, agama maupun strata ekonomi dan pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 49 (1) UU No 36 Tahun 2009. 

12. Apakah pasien penderita wabah penyakit menular seperti Virus Corona Covid-19 dapat menolak tindakan pertolongan medis?

Pasien positif pederita Virus Corona tidak dibenarkan untuk menolak upaya pertolongan medis, sebab berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Sedangkan, dalam Pasal 56 Ayat (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat. 

13. Apakah pasien penderita Virus Corona Covid-19 dapat merahasiakan kondisi kesehatan pribadinya?

Pasien penderita Virus Corona Covid-19 dapat merahasiakan kondisi kesehatannya hal ini diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, akan tetapi apabila kepentingan masyarakat menghendaki akan perlunya informasi kesehatan pribadi seseorang tersebut, maka informasi kondisi kesehatan pribadi tersebut dapat disebar luaskan, hal ini berdasarkan bunya Pasal 57 Ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 yang menyatakan  Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut. 

14. Apakah bagi orang yang mengganggu proses penanggulangan wabah penyakit menular seperti Virus Corona Covid-19 dapat dikenakan pidana?

Bagi orang yang terbukti dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan bagi orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). hal itu diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2)  UU No 4 Tahun 1984.

B. Pertanyaan Terkait Ekonomi, Bisnis dan Ketenagakerjaan 

15. Bisnis/kantor apa saja yang tidak dapat beroperasi dalam kondisi Virus Corona COVID-19?

Pada dasarnya dalam kondisi Pandemi Virus Corona Covid-19 perusahan apapun tetap dapat beroperasi dengan anjuran untuk melakukan pekerjaan dari rumah (work from home), namun ketika kondisi PSBB (Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar) ada beberapa kantor/instansi yang diliburkan seperti: 

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja; 
  2. pembatasan kegiatan keagamaan; 
  3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  4. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; 
  5. pembatasan moda transportasi; dan 
  6. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 .

16. Apakah ojek online tetap dapat bekerja ?

Tetap dapat bekerja seperti biasa, dengan catatan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dinyatakan bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang. Aturan tersebut juga diadaptasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Peraturan Gubernur no 33 tahun 2020. Dalam aturan itu Anies juga melarang ojol untuk mengangkut penumpang, dan hanya boleh beroperasi mengangkut barang. Namun, Kementerian Perhubungan selaku regulator pengatur transportasi memberikan celah agar Ojek Online bisa mengangkut penumpang, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Huruf (c) dan (d) Permenhub No 18 Tahun 2020 menyebutkan dalam huruf (c). sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, sedangkan dalam huruf (d) dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut: 

  1. aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
  2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan; 
  3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan 
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Sehingga, dalam hal ini, maka kami menganjurkan agar pengemudi ojek online harus  bijak, dalam menjalankan pekerjaannya dengan tetap mengutamakan kesehatan. 

17. Apakah warung makan seperti warteg tetap dapat buka?

Tetap dapat buka seperti biasa, sebab berdasarkan Pasal 13 Ayat (7) Huruf (a) Permenkes No. 9 Tahun 2020 disebutkan bahwa pembatasan tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk: a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Dengan catatan di DKI Jakarta yang telah menerapkan PSBB tidak diperbolehkan bagi pengusaha memberikan pelayanan makan di lokasi, sehingga hanya menerima pesanan saja berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Huruf (a) Peraturan Gubernur DKI No. 33 tahun 2020.    

18. Apa sanksi bagi pelaku bisnis yang tetap beroperasi padahal sudah dilarang?

pelaku usaha yang telah dilarang untuk beroperasi di kantor, namun tetap melakukan kegiatan seperti biasa, maka dapat sanksi dikenakan sanksi pencabutan izin usaha, bahkan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan  Peraturan Gubernur DKI No. 33 tahun 2020. 

19. Apakah diperbolehkan melakukan PHK dengan alasan Virus Corona Covid-19?

Tidak diperbolehkan, sebab Presiden Joko Widodo telah meminta/menghimbau perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait adanya penyebaran Virus Corona Covid-19, dengan meminta perusahaan untuk tetap menjalankan usaha dengan cara tetap bekerja dari rumah. Namun, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan atau dalam kondisi memaksa (force majeur), maka tentunya PHK terhadap pekerja dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.    

20. Apakah boleh menunda pembayaran kredit dengan alasan virus corona Covid-19?

Boleh, sebab Virus Corona telah menjadi Bencana Nasional yang bersifat non alam, bahkan berdasarkan Peraturan OJK  No.11/POJK.03/2020, menyatakan adanya keringanan pembayaran kredit  yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.  

21. Apa bentuk bantuan pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah?

Bantuan Pemerintah saat ini meliputi  kebijakan penetapan kualitas aset, dan  kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan OJK  No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease.

22. Apa kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus/restrukturisasi kredit atau pembiayaan dalam POJK No.11/POJK.03/2020 ini? 

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain: 

  1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa negara. 
  2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. 
  3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan beserta penjelasan pasal-pasal Peraturan OJK  No.11/POJK.03/2020.  

23. Bagaimana perlakuan untuk debitur yang termasuk dalam sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, namun tidak terkena dampak dari COVID-19? 

Perlakuan khusus dalam POJK tersebut tidak dapat diterapkan Bank kepada debitur tersebut. Sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan beserta penjelasan pasal-pasal Peraturan OJK  No.11/POJK.03/2020. 

24. Apakah dimungkinkan debitur dengan sektor ekonomi selain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, mendapatkan perlakuan khusus sesuai Peraturan OJK  No.11/POJK.03/2020? 

Perlakuan khusus dalam POJK ini dapat diterapkan Bank kepada debitur tersebut, sepanjang berdasarkan self-assessment Bank debitur dimaksud terkena dampak COVID-19. Oleh karena itu, Bank harus memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor yang terdampak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang dikeluarkan oleh OJK

25. Bagaimanakah tata cara restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dapat ditetapkan lancar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020? 

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: a. penurunan suku bunga; b. perpanjangan jangka waktu; c. pengurangan tunggakan pokok; d. pengurangan tunggakan bunga; e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang dikeluarkan oleh OJK.

26. Apakah pekerja yang bekerja dari rumah boleh dipotong gajinya?   

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat didasarkan dengan SE Menaker 3/2020 Skema Perlindungan Upah, para Gubernur juga diminta untuk melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19. 

  1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
  2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
  3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

C. Pertanyaan Terkait Bidang Hukum dan Persidangan

27. Apakah persidangan tetap dilanjutkan dalam keadaan pandemi covid-19?

Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020 persidangan tetap dilanjutkan dengan ketentuan tetap menjaga jarak (social distancing), menggunakan masker dan sarung tangan medis bagi hakim.  

28. Apakah boleh menunda persidangan dengan alasan adanya pandemi Covid-19?

Boleh asalakan permintaan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 berlangsung. Sedangkan, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal. Kemudian untuk perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, yang mana telah diganti dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan SEMA No. 3 Tahun 2020.

29. Apakah bisa persidangan dilakukan secara Online?

Bisa, dalam mencegah penyebaran Virus Corona Covid-19 beberapa pengadilan telah melakukan persidangan secara online, seperti yang telah dilakukan oleh PN Jakarta Selatan. bahkan, menurut SEMA No. 1 Tahun 2020 yang telah diganti dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan SEMA No. 3 Tahun 2020, untuk perkara-perkara yang perdata, perdata agama, dan tata usah Negara dianjurkan untuk menggunakan aplikasi e-litigation. 

30. Apakah narapidana dapat dibebaskan karena adanya pandemi covid-19?

Dapat dibebaskan berdasarkan Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020  Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menkumham (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  

31. Apakah yang dimaksud dengan asimilasi?

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020  Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

32. Apakah yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat?

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

33. Apa saja syarat  narapidana dapat diberikan asimilasi karena adanya pandemi covid-19?

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020, Anak yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

34. Apa saja syarat  anak dapat diberikan asimilasi karena adanya pandemi covid-19?

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020  Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

35. Apa saja dokumen yang diperlukan bagi Narapidana atau Anak yang ingin mendapatkan Asimilasi?

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020 disebutkan dengan melampirkan dokumen berupa: 

  1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 
  2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan; 
  3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; 
  4. salinan register F dari Kepala Lapas; 
  5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
  6. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

36. Apakah dengan adanya Penyebara Virus Corona kepada Narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas?

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: 

  1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 
  2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 
  3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 

37. Apakah dengan adanya Penyebara Virus Corona kepada Narapidana dapat diberikan cuti bersyarat ?

berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020 Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: 

  1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan; 
  2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 
  3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

38. Apakah dengan adanya Penyebara Virus Corona kepada Anak dapat diberikan pembebasan bersyarat?

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020 Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat: 

  1. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan 
  2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

39. Apakah pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berlaku untuk semua tindak pidana?

Tidak berlaku untuk semua tindak pidana, dalam hal Asimilasi tindak pidana seperti terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing tidak berhak mendapatkan Asimilasi sebagaimana dalam Judul Bab II Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020, dengan tetap memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun. Begitupula dengan pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berlaku hal yang sama, sebagaimana disebutkan dalam judul Bab III dan memperhatikan Pasal 22 Peraturan Menkumham No. 10 Tahun 2020.

D. Pertanyaan Terkait Bidang Lalu Lintas/Perhubungan

40. Apakah diperbolehkan berboncengan dalam keadaan pandemi covid-19?

Berboncengan dengan kendaraan beroda dua, masih diperbolehkan, khusus untuk masa PSBB di DKI Jakarta hanya diperbolehkan untuk kendaran pribadi dengan syarat memakai masker dan sarung tangan, namun bagi ojek online dilarang. Sebagaimana dimaksud dalam Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 dan dalam lampiran Permenkes No. 9 Tahun 2020.

41. Apakah berkendaraan keluar rumah diperbolehkan?

Diperbolehkan dengan anjuran tetap memakai masker dan menjaga jarak (social distancing) bahkan dalam keadaan diterapkannya PSBB juga tetap boleh, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 18 Ayat (5) Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 selama dengan syarat sebagaimana berikut:

  1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; 
  2. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan, 
  3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan 
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

42. Apakah dalam keadaan virus corona diharuskan memesan makanan atau mengirim barang melalui penyedia jasa transportasi online?

Tidak diharuskan, namun untuk mengurangi adanya kerumunan, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan jasa pengiriman dan pemesanan secara online, sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020.   

43. Apakah diperbolehkan mudik saat terjadinya pandemi virus corona covid-19?

Sebelum munculnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, mudik diperbolehkan dengan tetap menjaga kesehatan dan menjaga jarak (social distancing) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. Namun, dengan munculnya Permenhub No. 25 Tahun 2020 tersebut, untuk sementara waktu mudik idul fitri tahun ini dilarang, sampai tanggal 31 Mei 2020.  

44. Apakah ada larangan terkait orang asing masuk ke Indonesia, terkait bahanya penyebaran Virus Corona Covid-19?

Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan bahwa Melarang sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.

45. Apakah orang asing yang dikecualikan, sehingga dapat memasuki wilayah Indonesia saat ini?

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 Pelarangan dikecualikan terhadap: 

  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; 
  2. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; 
  3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; 
  5. Awak alat angkut; dan 
  6. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional. 

Dengan catatan Orang Asing sebagaimana tersebut di atas dapat masuk Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan: 

  1. surat keterangan sehat dalam bahasa inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara; 
  2. telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus Covid-19; c. pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

E. Pertanyaan Terkait Bidang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Kesehatan

46. Apa yang dimaksud dengan PSBB ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). Sehingga, yang dibatasi hanya kegiatan tertentu.

47. Apa tujuan dilakukannya PSBB ?

Tujuan utama penerapan PSBB adalah untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) yang semakin meluas di tengah masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020.

48. Apa yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

49. Apa perbedaan PSBB dengan karantina?

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perbedaan yang signifikan antara PSBB dengan Karantina adalah terkait pembatasan aktivitas sosial masyarakat, dalam kondisi PSBB yang dibatasi hanya   kegiatan tertentu, sedangkan dalam Kondisi karantina yang dibatasi jauh lebih luas    yakni  pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. 

50. Apa saja bentuk karantina yang bisa digunakan untuk menangkal Virus Corona Covid-19?

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Karantina terbagi menjadi tiga bentuk yakni Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah.

51. Apa yang dimaksud dengan karantina rumah, dan  apa konsekwensinya? 

Menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. konsekwensinya dijelaskan dalam pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yakni penghuni rumah dilarang keluar rumah selama waktu yang ditetapkan oleh petugas kesehatan dengan jaminan semua biaya kebutuhan hidup dasar dan pakan hewan ternak dalam rumah tersebut ditanggung biayanya oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah.

52. Apa yang dimaksud dengan karantina rumah sakit, dan  apa konsekwensinya?

Menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. konsekwensinya dijelaskan dalam pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yakni Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit. Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

53. Apa yang dimaksud karantina wilayah, dan  apa konsekwensinya?

Menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. konsekwensinya dijelaskan dalam pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yakni Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jika selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Selama dalam masa Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

54. Mana yang lebih efektif menangkal penyebaran virus corona PSBB atau karantina ?

Jika berpijak dari ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Maka, Karantina jauh lebih efektif dibandingkan PSBB disebabkan yang dibatasi bukan hanya kegiatan sosial masyarakat, namun juga semua aktivitas keluar masuk rumah, rumah sakit dan wilayah  dijaga secara ketat dengan jaminan kebutuhan hidup dasar masyarakat dan hewan ternak dijamin oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pihak-pihak terkait.   

55. Apa saja kegiatan yang dibatasi saat PSBB terjadi ?

Selama berlangsungya PSBB maka sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 

56. Adakah kegiatan yang tidak dibatasi saat PSBB terjadi ?

Sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 ada beberapa sektor yang tetap dapat melakukan kegiatannya seperti sediakala, yakni bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. 

57. Apa sanksi bagi yang melanggar aturan PSBB?

Bukan hanya sekedar dapat berupa teguran, pembubaran, penutupan. Bahkan, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

58. Daerah mana saja yang telah menerapkan PSBB?

Untuk saat ini yang telah menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru.

59. Apa persyaratan agar dapat diberlakukannya PSBB?

Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal. serta Selain berdasarkan di atas penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) serta dalam lampiran Permenkes No. 9 Tahun 2020. 

60. Bagaimana mekanisme daerah dapat diperbolehkan menerapkan PSBB?

Yakni melalui Mekanisme permohonan oleh Gubernur/bupati/walikota dengan menyampaikan usulan kepada Menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah. hal tersebut dijelaskan dalam lampiran Permenkes No. 9 Tahun 2020.

61. Berapa lama PSBB di DKI Jakarta berlangsung?

PSBB di DKI Jakarta berlangsung selama 14 Hari, terhitung mulai tanggal 10 April 2020 sampai dengan 23 April 2020, dengan kemungkinan diperpanjang sampai 22 Mei 2020 dan diperpanjang lagi sampai tanggal 4 Juni 2020.  

62. Apa hal sederhana yang harus dilakukan masyarakat DKI Jakarta ketika PSBB berlangsung?

Yakni bagi setiap orang ketika keluar rumah diwajibkan menggunakan masker, bagi pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit. Sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020. 

63. Apakah masyarakat mendapatkan bantual sosial selama berlangsungnya PSBB di DKI Jakarta?

Dapat, bagi mereka yang terkena dampak dari penyebaran Virus Corona Covid-19, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020.

64. Adakah sanksi bagi yang melanggar aturan PSBB di DKI Jakarta?

Dikatakan secara tegas dalam Pasal 27 Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020, bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

65. Apakah tempat ibadah masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa saat PSBB DKI Jakarta? 

Berdasarkan Pasal 11 Pergub No. 33 Tahun 2020 dinyatakan bahwa  Selama pemberlakuan PSBB, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu tersebut, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. Namun, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Sekian dan terimakasih atas segala perhatian, semoga tetap sehat dan bahagia.