Penyidik Polda Metro Jaya, yang tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), boleh saja membanggakan prestasinya selama ini dalam kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Namun siapa sangka mereka juga pernah melakukan penyidikan asal-asalan dan menerbitkan SP3 bodong. Begitulah kesaksian Cut Perianti, saksi pelapor yang juga warga Tangerang, dalam gugatannya Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang masih berlanjut hingga Peninjauan Kembali (PK).

Peristiwa yang dialami Cut Perianti (selanjutnya Cut) tersebut bermula, ketika Cut Perianti membuat laporan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 10 Nopember 2012, atas dugaan tindakan pidana memberi keterangan palsu di akta otentik dan (atau) penipuan, termasuk juga penggelapan (Pasal 266, 372 dan 378 KUHP). Tindak pidana dimaksud diduga dilakukan Presiden Direktur dan Direktur Operasional PT Inspindo Mulia, yang merupakan kontraktor dari PT Pertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ. Kasus yang dilaporkan melibatkan banyak pihak, diantaranya PT Pertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ, PT. Sucofindo Episi, akuntan publik dan pengusaha (atas nama Perintis Gunawan).

Selanjutnya penyidik menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Keanehan kemudian terjadi, ketika penetapan tersangka tidak dilanjutkan dengan penangkapan dan (atau) penahanan, justru penyidik mengirimkan tembusan (asli) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 8 April 2014 kepada Cut Perianti.

Penyidik beralasan bahwa penghentian penyidikan didasari pendapat ahli pidana, dimana hasil gelar menyebutkan, bahwa perkara bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi, berdasar keyakinan penyidikan dengan ditemukan dua alat bukti valid saat proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi rujukan penetapan tersangka, maka seharusnya penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Namun yang terjadi di luar nalar publik, ketika keterangan ahli justru menggugurkan seluruh fakta hukum penyelidikan dan penyidikan. Walhasil, penyidikan bukan semakin terang benderang, sebaliknya makin kabur dan tak jelas arahnya, yang berujung dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Merasa ada kejanggalan terhadap SP3 tersebut, Cut melakukan upaya Pra-peradilan secara mandiri, berdasar argumen penyidik telah dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta hukum, serta mengabaikan seluruh alat bukti keterangan saksi dan alat bukti pendukung. Ditemukan fakta menarik dalam SP3, dimana tercantum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/9450/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 10 Agustus 2012 dengan tersangka Hj. Soendari Malikoen dan tersangka Agung Dorojatun, sementara laporan polisi dibuat tanggal 10 Nopember 2012. Singkatnya secara gamblang, kita melihat SPDP dimaksud lebih dahulu terbit dari pada tanggal dibuatnya laporan.

Melalui putusan Nomor : 43/Pid.Prap/2015/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dan memerintahkan Polda Metro Jaya agar melanjutkan penyidikan. Namun penyidik terlihat gamang dan asal-asalan dalam melanjutkan penyidikan sehingga menimbulkan kecurigaan. Cut yang merupakan korban dalam pusaran kasus ini, menjadi terombang-ambing. Pada akhirnya Cut Perianti menemukan jawaban setelah melakukan penyelidikan secara mandiri dengan bertanya dan melakukan cek silang pada pihak-pihak terkait, ternyata SPDP dan SP3 yang diklaim pernah dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan menjadi bahan perdebatan pada Pra-peradilan, ternyata tidak pernah dikirim pada Kejaksaan Negeri Tangerang, Kejaksaan Tinggi DKI, maupun Kejaksaan Tinggi Banten, dengan kata lain SPDP dan SP3 yang pernah diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya adalah “bodong” yang dibuat secara asal-asalan.
Perbuatan penyidik yang melakukan kebohongan kepada Cut, menjadi dasar Cut mengajukan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” terhadap Polda Metro Jaya.

Pada proses persidangan, segala kejanggalan menemukan jawabnya. Penyidik menyatakan bahwa SPDP yang dibenar adalah tertanggal 15 Agustus 2013 dan telah dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Banten melalui kantor POS Pondok Aren tertanggal 19 Agustus 2013. Faktanya SPDP dikirim pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tigaraksa Tangerang, dan kemudian Kejaksaan Tinggi Banten, menyebutkan hanya menerima SPDP atas nama Hj. Soendari Malikoen. Sementara tersangka atas nama Agung Dorojatun tidak ada dalam register RP.6, tetapi berkas perkara tidak pernah dikirimkan. Berdasarkan bukti baru (novum) itulah Cut Perianti melakukan upaya hukum luar biasa melalui PK (Peninjauan Kembali).

Sesuatu yang ironis terjadi, ketika penyidik menyatakan: Kami Mengalami Kesulitan Menyerahkan Tersangka (Agung Dorojatun) dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum karena di luar kemampuan kami”, dan mengatakan bahwa tersangka Agung Dorojatun telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), meskipun surat DPO hingga saat ini tidak pernah terbit, padalah sudah berulang kali diminta. Baik melalui surat maupun bertemu dengan penyidik, lagi-lagi semua itu diabaikan. Ada kesan penyidik panik, takut dan “tersandera” dalam memproses perkara yang dilaporkan. Asumsi itu dibangun berdasar pertimbangan, kasus ini melibatkan banyak pihak, diantaranya PT Pertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ, PT Sucofindo Episi, serta akuntan publik dan pengusaha (atas nama Perintis Gunawan).

Bila saja penyidik benar-benar profesional menjalankan tugasnya, niscaya tersangka Agung Dorojatun dapat dengan mudah ditangkap. Tersangka Agung Dorojatun diketahui masih bebas beraktivitas di sekitaran Jakarta, dan tampak berulang kali melakukan perbuatan hukum dengan membuat beberapa akta notaris dengan Perintis Gunawan. Pada fase ini kejanggalan kembali terjadi, ketika penyidik terkesan enggan untuk menangkapnya.

Namun, hal tersebut tidaklah membuat Cut Perianti jera dalam mencari haknya atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Berbekal keyakinan akan kebenaran, mengajukan gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan wanprestasi didasari dengan adanya “ Perjanjian Kesepakatan Penjualan Saham Pt. Inpindo Mulia antara Agung Dorojatun dengan Perintis Gunawan” yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2013, dimana perjanjian tersebut dilekatkan dalam minuta akta nomor : 13 dan selanjutnya akta tersebut telah tercatat di Kemenkumham nomor : AHU-0100339.AH.09. tertanggal 30 Oktober 2013, hingga saat ini perkara perdata masih berlanjut pada KASASI.

Terkait Perjanjian Kesepakatan tersebut, menyebutkan terdapat hak Cut Perianti yang telah digelapkan oleh Perintis Gunawan. Sebagai respons atas perkembangan tersebut, Cut melakukan gugatan balik. Pada tanggal 2 April 2019, melalui Kuasa Hukum LOKATARU Law and Human Rights Office membuat Laporan Polisi Nomor : LP/2024/IV/2019/PMJ/Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Tidak berhenti sampai disini, untuk memastikan hak dan keadilan, pada tanggal 7 Januari 2020, Cut Perianti mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Pertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ, didasari pertimbangan PHE ONWJ telah melakukan kelalaian, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan penunjukan pelaksanaan pekerjaan proyek dengan nilai ratusan miliar secara berturut – turut kepada perusahaan “abal-abal” yakni PT. Inspindo Mulia, sehingga mengakibatkan kerugian.

Berdasar kronologis singkat di atas, publik bisa melihat bagaimana para penegak hukum dengan kewenangan absolut dan powerfull, sehingga seolah sulit untuk dikoreksi. Pada akhirnya masyarakat kelak akan menjadi korban karena haknya atas peradilan yang jujur dan tidak memihak, dilanggar. Sudah menjadi notoire feiten, sistem peradilan pidana kita terutama dalam fase penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, mengandung banyak permasalahan. Idealnya, para penegak hukum tidak berkhianat atas semboyan “ melayani, melindungi, memberi keadilan dan kepastian hukum“.

Diharapkan para penegak hukum menyadari dan memiliki pengertian pentingnya penghormatan akan nilai-nilai keadilan, hak kepastian hukum, hak asasi manusia (HAM) pada umumnya. Kemudian menumbuhkan, mengembangkan serta memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai. Lebih khusus lagi meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, agar sadar akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.