Tahun baru 2020 tinggal menghitung hari, dan bersamaan dengannya, iuran baru jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun segera akan diberlakukan. Kenaikan iuran ini dilakukan pemerintah disaat BPJS Kesehatan masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang seharusnya dilakukan sebagai badan operasional dari jaminan kesehatan.

Pemerintah seakan-akan menutup mata dengan kualitas pelayan kesehatan yang masih banyak keluhan, proses validasi dan verifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berpotensi merugikan negara hingga lemahnya kontrol pemerintah terhadap badan usaha yang tidak tertib dalam membayar/mendaftarkan iuran pekerjanya untuk jaminan kesehatan. Belum lagi hasil temuan ICW yang menemukan adanya potensi fraud (kecurangan) yang dilakukan baik dari pihak penyedia obat, pasien maupun BPJS Kesehatan yang masih minim tindakan tegas.

KPK menemukan dari 99.352.714 peserta PBI, terdapat 29.426.599 NIK peserta yang tidak valid. Selain itu ada 484.247 peserta yang sudah meninggal lalu ada 1.045.404 yang memiliki NIK ganda. 1 juta data peserta yang dibayarkan pemerintah berpotensi merugikan negara sebesar 25 Miliyar. Berdasarkan hasil audit audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih ada 2.348 badan usaha yang tidak melaporkan gajinya dengan benar. Selain itu, sebanyak 50.475 badan usaha yang tidak tertib dalam membayar, lalu sebanyak 528.120 pekerja yang belum didaftarkan oleh 8.314 badan usaha.  

lengkapnya bisa download di link berikut!