Loading...
Home2021-03-16T18:00:21+07:00

Pemerintah dan ITDC, Dalang Pelanggaran HAM di Proyek KEK Mandalika

By |April 3rd, 2021|Categories: HAM di Sektor Pariwisata, Statement|

Jakarta, 2 April 2021 - Tempo hari, United Nations Human Rights Special Procedures merilis siaran pers yang memperingatkan pemerintah Indonesia, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), serta para investor proyek pembangunan sirkuit dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, untuk menghormati HAM dalam proyek pembangunan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas tersebut. Olivier De Schutter, pelapor khusus PBB bidang kemiskinan ekstrim dan HAM, menyebutkan proyek senilai USD 3 miliar tersebut telah merampas tanah secara agresif, menggusur paksa masyarakat adat Sasak, serta mengintimidasi pembela hak asasi manusia. [...]

Mahkamah Agung Putuskan Informasi Audit BPJS Tertutup Untuk Publik

By |March 2nd, 2021|Categories: BPJS, Publication, Statement|Tags: |

ICW, LBH Jakarta, dan Lokataru Foundation akan Meminta Informasi Audit Kepada Kementerian Keuangan Pupus sudah harapan warga untuk dapat mengakses hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 603 K/TUN/KI/2020 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Lokataru Foundation.  Putusan MA ini bermula ketika pada 6 Juni 2020 silam PTUN Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menyatakan hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan sebagai informasi yang terbuka. Komisi Informasi sebelumnya mengabulkan [...]

Revisi UU ITE Saja Tidak Akan Pulihkan Demokrasi

By |February 17th, 2021|Categories: Publication, shrinking civic space, Statement|Tags: |

Lokataru Foundation, 17 Februari 2021 - Setelah ramai dihujat publik karena minta dikritik, pemerintah melempar wacana revisi UU ITE. Senin (15/2) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi pasal karet UU ITE yang dianggap mudah diinterpretasikan secara sepihak. Jokowi juga meminta Kapolri meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi UU ITE di lapangan. Menko Polhukam Mahfud Md kemudian mengumumkan bahwa pemerintah tengah mendiskusikan revisi UU ITE secara intensif. Dukungan dan apresiasi terhadap langkah pemerintah untuk merevisi UU ITE terus mengalir dari masyarakat. Selama ini UU ITE memang banyak diamini [...]