Perilaku Tidak Manusiawi Oleh Kepolisian Terhadap Sejumlah Orang Yang Ditindak Dan Diamankan Saat May Day Di Bandung

Pada 1 Mei 2019, peringatan hari Buruh Internasional, Kepolisian di Bandung melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang berpakaian hitam, yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan diikuti dengan penggundulan dan penelanjangan kepada mereka yang ditangkap. Situasi ini cukup memalukan. Baru 1-2 minggu kita dengar dentuman kebanggaan klaim demokratisnya pemilu, akan tetapi sekarang kita menyaksikan ada praktik yang merendahkan manusia dari Kepolisian ke anak-anak (muda) di Bandung, pada hari May Day 2019. Demokrasi seharusnya tidak memberikan ruang pada pelanggaran hak asasi manusia.

Indonesia, sejak 1998, paska rusuh sosial politik, meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Dengan kata lain, Indonesia menyatakan dengan jelas bahwa menentang praktik penyiksaan, kekejaman atau tindakan tidak manusiawi, kepada siapapun. Demikian isi dari Konvensi tersebut. Senyawa dengan jaminan tersebut tertuang dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Kapolri tentang prinsip-prinsip HAM dalam tugas Pemolisian.

Tidak boleh atau tidak ada satu dasar situasi apapun yang menghalalkan negara, dalam hal di atas, Polisi, melakukan praktik yang dilarang dalam konvensi kepada anak-anak yang ditangkap.

Jika tindakan tidak manusiawi tersebut dilakukan karena mereka melakukan dugaan tindakan pidana, maka aturan main hukum yang harus dikedepankan. Menelanjangi, digunduli tidak didapati dalam aturan hukum. Untuk itu, situasi yang terjadi di Bandung, bisa dikatakan sebagai penegakan hukum dilakukan dengan cara pelanggaran hukum. Jika tindakan tidak manusiawi tersebut dilakukan sebagai penghukuman, maka perlu kita ingatkan bahwa Polisi bukan hakim.

Situasi ini menunjukan bahwa Polisi masih memiliki problem serius dalam pendidikan dan penegakan hukum serta kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan kerja. Sekaligus, hal ini memberikan catatan serius terhadap para pendonor program-program pelatihan Pemolisian oleh negara-negara Donor yang tergabung dalam JCLEC.

Atas situasi ini, sudah sepatutnya, harus dilakukan pemeriksaan terhadap tindakan Polisi kepada mereka, anak-anak muda, yang ditangkap. Komnas HAM, Kompolnas atau Ombudsman serta Irwasum bisa diberdayakan. Mereka patut ditunggu hasil pemantauan dan rekomendasinya. Bagi mereka yang ditangkap, berhak untuk mendapatkan perlindungan atau bantuan hukum untuk menghindari kesemena-menaan penegak hukum.

Jakarta, 4 Mei 2019.

Haris Azhar
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation