Alm. Presiden Gus Dur pernah berseloroh bahwa ada beberapa tipe masyarakat bangsa, ada tipe banyak bicara banyak kerja, tipe banyak bicara sedikit kerja, banyak kerja sedikit bicara, dan sedikit bicara sedikit kerja. Sementara kita tidak termasuk ke dalam tipe tersebut, karena apa yang dibicarakan berbeda dengan yang dikerjakan.
Revisi UU KPK misalnya, menjadi gaduh karena bola revisi tersebut ingin menggembosi peran KPK sebagai lembaga yang diperintahkan memberantas korupsi. Meskipun narasinya adalah revisi untuk memperkuat KPK.
Hal yang sama juga berlaku dalam rencana RUU Pertanahan. DPR dan Pemerintah menggulirkan narasi bahwa RUU Pertanahan untuk memperkuat Tap MPR No.IX/2001 tentang PA dan PSDA dan UUPA, memperkuat reforma agraria dan menyelesaikan sektoralisme pertanahan.
Namun, yang dikerjakan sungguh berlainan. RUU Pertanahan tak lebih usaha bersama pemerintah dan pengusaha memonopoli tanah di republik ini melalui cara-cara yang melanggengkan perampasan tanah dan korupsi.
Rencana revisi UU KPK tersebut akan bergulir cepat. RUU Pertanahan juga demikian, kejar tayang untuk disahkan sebelum periode DPR ini berakhir (akhir September 2019).
Jangan memutus ikatan bathin dengan petani, masyarakat adat, nelayan, akademisi dan pakar yang menolak RUU Pertanahan. Jangan memutus ikatan bathin dengan buruh yang tengah menolak revisi UU Tenaga Kerja.
Kalau mau, pimpin dan ajaklah KPK dan gerakan masyarakat itu sungguh-sungguh berminat mengetok korupsi di bidang sumber daya alam yang maha dahsyat seperti di kehutanan, pertambangan, perkebunan, impor pangan dan pertanian yang nyata-nyata membunuh rakyat melalui konflik agraria dan kemiskinan pedesaan.
Ajaklah KPK dan gerakan masyarakat sipil untuk sama sama memberantas korupsi perburuhan yang sengsarakan buruh. Ajaklah menuntaskan korupsi pesisir kelautan dan perikanan yang sengsarakan nelayan.
Sehingga usaha kita menjadikan gerakan anti korupsi, gerakan reforma agraria sebagai agenda untuk mewujudkan keadilan sosial yang masih tertunda dapat segera terjadi.
Sebab tiadanya keadilan sosial itulah yang menyebabkan bangsa ini rapuh dan terpecah. Tiadanya keadilan sosial itulah yang menyebabkan isu SARA mudah meletup. Ayolah….
#halyangmudahjangandipersulit
