PUBLIKASI
Lokataru Ungkap Pelanggaran HAM dan Hukum PSN Pelabuhan Patimban: Soroti Bisnis Konglomerat dan Keterlibatan Menteri KKP
SIARAN PERS Jakarta, 22 Agustus 2025—Lokataru merilis hasil penelitian dan investigasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Perpres 47/2016 era Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian yang [...]
Lokataru Menanggapi Panggilan Audiensi DPR Komisi III soal RKUHAP: Kapan dan di Mana Suratnya?
Jakarta, 20 Agustus 2025—Lokataru Foundation menanggapi pernyataan DPR RI melalui Komisi III yang disebut-sebut akan menggelar audiensi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Berdasarkan keterangan Humas DPR RI, audiensi dijadwalkan pada 19 [...]
Lokataru Somasi CNN Indonesia TV soal Transparansi Acara ‘Klarifikasi Yandri”
SIARAN PERS Jakarta, 19 Agustus 2025—Lokataru Foundation resmi melayangkan somasi kepada CNN Indonesia TV terkait penayangan program Inside Politics with Diana Valencia episode “Menteri Yandri Klarifikasi Kontroversi” pada 5 Agustus 2025. Somasi [...]
Sebelum Bangun CLC, Indonesia–Malaysia Harus Lindungi Anak Stateless dan Hentikan Intimidasi Sekolah Alternatif
SIARAN PERS Jakarta, 15 Agustus 2025 – Menanggapi kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membangun Community Learning Center (CLC) atau sekolah alternatif di Semenanjung Malaya, Sabah, dan Sarawak, Lokataru Foundation menyampaikan sejumlah rekomendasi penting agar [...]
LOKATARU FOUNDATION KIRIM SURAT PENOLAKAN RKUHAP DARI 20 KOTA KE DPR RI
SIARAN PERS LOKATARU FOUNDATION KIRIM SURAT PENOLAKAN RKUHAP DARI 20 KOTA KE DPR RI Jakarta, 12 Agustus 2025 — Lokataru Foundation bersama masyarakat sipil dan mahasiswa dari 20 kota perwakilan yang meliputi wilayah di [...]
Lokataru Foundation Ungkap Dugaan Keterlibatan PJ Gubernur dan Pejabat Lokal, Hingga Adanya Intimidasi terhadap Kepala Kampung Menjelang PSU Pilkada Papua
Lokataru Foundation Ungkap Dugaan Keterlibatan PJ Gubernur dan Pejabat Lokal, Hingga Adanya Intimidasi terhadap Kepala Kampung Menjelang PSU Pilkada Papua Siaran Pers Lokataru Foundation telah melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia [...]
Dua Hari dari Sekarang, Pemerintah Harus Buka Draft DIM RKUHAP!
SIARAN PERS Jakarta, 10 Juli 2025 – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib membuka draf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP kepada publik paling lambat dua hari ke depan. Draf ini bukan dokumen internal, [...]
Penyelenggaraan Haji 1446 H/2025 Sarat Masalah, Kementerian Agama dan BPKH Harus Bertanggung Jawab
Siaran Pers Forum Haji dan Umrah Berkeadilan dan Lokataru Foundation Jakarta, 4 Juli 2025 - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi kembali mencerminkan buruknya tata kelola dan lemahnya tanggung jawab negara dalam melindungi [...]
Pemerintah Harus Tindaklanjuti Laporan PBB: Hentikan Kerja Sama dan Usir Perusahaan Pendukung Genosida di Gaza dari Indonesia
SIARAN PERS Jakarta, 3 Juli 2025 – Lokataru Foundation menyatakan dukungan penuh terhadap laporan terbaru yang dirilis oleh Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, yang mengungkap keterlibatan lebih dari 60 [...]
Siaran Pers Lokataru Foundation Gugat Presiden RI di PTUN: Desak Pencopotan Mendes PDTT Yandri Susanto Pasca Putusan MK
Jakarta, 17 April 2025 - Lokataru Foundation resmi menggugat Presiden Republik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (15/4/2025). Gugatan ini diajukan karena Presiden dinilai melanggar hukum dengan tidak memberhentikan Menteri Desa [...]
Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Dilaporkan ke MKMK Terkait Penanganan Sengketa Pilkada
Jakarta, 21 Januari 2025 - Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Pelaporan ini dilakukan pada 14 Januari 2025. Dugaan pelanggaran [...]
Siaran Pers Temuan Awal Dugaan Pelanggaran Pilkada di Tanah Papua: Kepentingan Jakarta dan Ketidaknetralan Penyelenggara, ASN, serta TNI-Polri
Jakarta, 24 November 2024 — Lokataru Foundation telah melakukan pemantauan terhadap dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah provinsi, termasuk enam provinsi di Tanah Papua, serta Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi [...]